Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan proses pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah resmi dimulai setelah proses persiapan seluruhnya selesai dilakukan.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga mengatakan untuk proses konstruksi di IKN Nusantara akan dilakukan secara bertahap. Dia menjelaskan untuk proses konstruksi yang telah dimulai di antaranya adalah pemetaan lahan, serta proyek-proyek jalan.

Danis mengungkapkan pada saat proses kontruksi tersebut dimulai, pihaknya tidak mendapatkan arahan untuk melaksanakan acara seremonial atau groundbreaking.

"Sudah [mulai konstruksi]," kata Danis, kepada Bisnis.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono telah menginstruksikan jajarannya agar memulai proses konstruksi infrastruktur dasar di IKN Nusantara dapat dimulai pada akhir pekan lalu.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan beberapa waktu lalu pihaknya telah mengumpulkan penyedia jasa untuk melakukan prakonstruksi di IKN Nusantara.

Dia menuturkan setelah proses tersebut dilakukan, sejumlah paket pekerjaan yang telah ditenderkan sudah dapat dilanjutkan ke proses konstruksi

"Saya sudah minta paling lambat akhir pekan ini mulai bekerja," kata Basuki pekan lalu.

Untuk diketahui, Kementerian PUPR menggelontorkan anggaran Rp5,3 triliun untuk memulai pembangunan infrastruktur tahap pertama di IKN Nusantara.

Menteri Basuki meminta para pemenang tender yang telah melakukan kontrak untuk pembangunan infrastruktur di IKN untuk dapat menyelesaikan proyek tersebut sesuai target yang ditetapkan.

"Saya berharap seluruh paket pekerjaan yang terkait dapat dilaksanakan sesuai target dan dapat segera dimanfaatkan," kata Basuki dikutip dari keterangannya.

Dia menjabarkan, untuk pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara pada periode 2022-2024, PUPR telah menyusun rencana dengan total anggaran sebesar Rp43,73 triliun.

Sebelumnya, telah dilakukan penandatanganan 19 paket proyek IKN pada Senin (29/8/2022). Perinciannya, 6 paket dengan nilai kontrak Rp42,8 miliar ada di Ditjen Sumber Daya Air.

Kemudian, di Ditjen Bina Marga sebanyak 8 paket dengan nilai kontrak Rp4,599 triliun. Disusul Ditjen Cipta Karya sebanyak 4 paket dengan nilai kontrak sebesar Rp111,9 miliar dan Ditjen Perumahan sebanyak 1 paket dengan nilai kontrak Rp567 miliar.

Menteri Basuki mengimbau agar para pejabat pembuat komitmen (PPK) dan penyedia jasa untuk bertindak dengan profesional, kerja cepat, kerja produktif, rutin memeriksa masalah di lapangan, aktif memberikan solusi, dan berorientasi pada hasil nyata.

"Melaksanakan tugas bukan hanya menjamin selesai, tapi betul-betul menjamin infrastruktur berfungsi baik," tegasnya.

Merujuk pada arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Basuki juga menekankan agar pembangunan infrastruktur IKN memenuhi dua tujuan yaitu jaminan mutu dan estetika.

Basuki mengungkapkan pesan Jokowi yang meminta agar pembangunan tetap mengedepankan kelestarian lingkungan, sehingga tercipta konsep Future Smart Forest City of Indonesia yang sustainable dan menghindari kekumuhan baru di lokasi IKN.

"Tertib penyelenggaraan keselamatan konstruksi, dan hindari perilaku koruptif dalam pelaksanaan pekerjaan," ujar Basuki.

https://m.bisnis.com/amp/read/202209...-resmi-dimulai

Jangan kaget apabila nanti Indonesia akan menjadi negara superpower dunia :ioveindonesia