Tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat serta polisi dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah personel garis depan, dan mereka akan mendapatkan vaksinasi Covid-19 terlebih dahulu. Hal tersebut disampaikan Airlangga Hartarto dari Jakarta, Ketua Penanggung Jawab Penanganan Covid-19 dan Komite Nasional Pemulihan Ekonomi (KPCPEN) serta Menteri Perekonomian Republik Indonesia.

Menurut Airlangga, prioritas ini berdasarkan instruksi dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Airlangga menjelaskan: “Kita minta semua masyarakat Indonesia untuk bersabar, karena vaksin lambat laun mulai populer, maka kita harus memberikan prioritas. Penetapan prioritas ini mengikuti standar WHO dan ITAGI (Kelompok Penasehat Teknis Imunisasi Indonesia / ITAGI) dan para ahlinya. Karena merupakan proses bertahap dari tahun 2021 hingga awal 2022 mulai akhir tahun 2020, maka perjanjian sanitasi harus dilaksanakan. “Kita minta masyarakat terus menerapkan 3T, pengujian, pelacakan dan pengolahan serta 3M. Cuci tangan pakai sabun dan air ledeng, pakai masker, dan jaga jarak. Airlangga tegas.

Saat ini, pemerintah telah mempersiapkan 65% dari total penduduk Indonesia untuk menyediakan program vaksin 32 juta dosis dan 75 juta dosis vaksin mandiri melalui iuran keanggotaan BPJS. Menurut Airlangga, 32 juta dosis disiapkan bagi mereka yang tidak memiliki jejak dan berusia antara 18-59 tahun yang menerima bantuan iuran BPJS. Usia dan kerentanan subjek ini disesuaikan dengan subjek yang berpartisipasi dalam uji klinis. Sedangkan untuk vaksin mandiri, ungkap Airlangga dapat diperoleh melalui industri padat karya, dimana perusahaan memberikan vaksin kepada karyawan dan bisa mendapatkannya, salah satunya melalui BPKS Ketenagakerjaan. “Tentu nanti kita akan promosikan vaksinator lebih luas lagi. Airlangga mengatakan:“ Ini harus dilakukan secara bertahap untuk memastikan efektivitasnya. "

Airlangga mengatakan saat mengevaluasi uji klinis tahap ketiga, BPOM juga perlu mendapatkan semua informasi yang diperoleh SINOVAC di semua negara kecuali Indonesia untuk perbandingan. Ia mengatakan bahwa ini untuk memastikan bahwa vaksin tersebut efektif dan untuk memastikan keamanan, standar kualitas dan tingkat keberhasilan. “Saat ini mereka sedang menganalisis laporannya dan menunggu hasil uji klinis di Bandung. Diharapkan data dari ketiga uji klinis ini akan tersedia pada awal Desember, dan akan memakan waktu 1-2 minggu dibandingkan dengan negara lain,” kata Airlangga. Menurut Airlangga, pemerintah juga tengah melakukan negosiasi dengan produsen vaksin lain, seperti COVAX, GAVI, Pfizer, AstraZeneca PLC, dan Novavax. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan vaksin merah putih. Dia berkata: "Kami sedang mempersiapkan vaksin multi-sumber untuk memastikan ketersediaannya."