Saat-saat ini publik tanah air dihebohkan dengan adanya deklarasi pemerintahan sementara Papua oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang dipimpin oleh Benny Wenda. UMLWP adalah gerakan yang berupaya untuk mengusahakan kemerdekaan Papua di luar negeri yang berkantor pusat di Vanuatu, sebuah negara kepulauan di Pasifik Selatan.




Dengan adanya deklarasi sepihak tersebut beberapa pihak pun bereaksi. Termasuk pemerintah Indonesia. Kementrian Luar Negeri Indonesia yang dipimpin Menteri Retno Marsudi melayangkan protes keras terhadap Inggris atas pembiaran terhadap Benny Wenda yang merupakan warga negara Inggris menyebarkan disinformasi, fitnah dan penghasutan. Sedang Menkopolhukam Indonesia, Mahfud MD, menyebut bahwa Benny Wenda sedang membuat negara ilusi.




ULMWP dan Benny Wenda memang seperti tak kenal lelah dalam melancarkan aksinya untuk Papua Merdeka. Pertanyaannya, mungkinkah hal itu akan berhasil?




Berkaitan dengan kemerdekaan suatu daerah dari kolonisasi atau dekolonisasi dalam PBB ditangani oleh Komite 24 atau C24. Ketua Komite Dekolonisasi PBB, Rafael Ramirez, pada tahun 2017 telah menyampaikan bahwa mandat dari Komite Dekolonisasi terbatas pada 17 daerah atau wilayah yang disebut dengan 17 Non Self Governing Teroterries.

Lalu mana saja 17 daerah non self governing teroterries tersebut? Adakah Papua salah satunya?

Sejak tahun 1945 lebih dari 80 wilayah yang sebelumnya berada di bawah koloni negara lain telah memperoleh kemerdekaan. Adapun saat ini Komite Dekolonisasi PBB terbatas pada 17 daerah non self governing teroterries. Ke tujuh belas daerah tersebut adalah American Samoa, Anguilla, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Falkland Islands (Malvinas), French Polynesia, Gibraltar, Guam, Montserrat, New Caledonia, Pitcairn, Saint Helena, Tokelau, Turks and Caicos Islands, United States Virgin Islands, dan Western Sahara. 

Secara administrasi tujuh belas daerah itu saat ini berada pada kekuasaan, Inggris, Amerika, Perancis, dan Selandia Baru. Daerah yang terbanyak masih dalam kekuasaan Inggris. Negeri Ratu Elizabeth tersebut masih menguasai Anguilla, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Falkland Islands, Pitcairn, Turks dan Caicos Islands, Gibraltar, Montserrat, dan Saint Helena.

Sedang yang kedua adalah Amerika. Negeri Paman Sam masih menguasai daerah American Samoa, Guam, dan US Virgin Islands. Sedang Perancis menguasai dua daerah yakni French Polynesia dan New Caledonia atau Kaledonia Baru. Sedang Selandia baru menguasai satu daerah yakni Tokelau di Pasifik.

Masih ada satu wilayah yang cukup unik yaitu Western Sahara atau Sahara Barat. Daerah ini pada awalnya adalah jajahan Perancis yang diserahkan kepada Spanyol. Maroko mengklaim bahwa wilayah yang juga disebut sebagai Sahara Maroko tersebut seharusnya masuk Maroko. Adapun kelompok Polisario yang sebelumnya merupakan kelompok pembebasan wilayah selatan Maroko dari Spanyol menginginkan menjadi negara sendiri.

Lalu di manakah Papua? Jelas sudah Papua tidak termasuk dalam 17 daerah tersebut. Jadi jelas sudah berdasarkan Komite 24 PBB Papua bukan termasuk daerah yang ada dalam agenda dekolonisasi. 

Masalah Papua memang sudah selesai secara final pada saat Pepera 1969. Status kedaulatan Indonesia atas Papua juga sudah diakui PBB dalam Resolusi 2504. Maka jika kita merujuk pada PBB tidak ada masalah kedaulatan Papua yang perlu diperdebatkan. Jadi Papua adalah NKRI sudah final dan tidak bisa diusik lagi...I]


Referensi:

1. https://dppa-ps.atavist.com/un-at-70-taking-stock-of-decolonization#:~:text=The%2017%20Non%2DSelf%2DGoverning,Virgin%20Islands%20and%20Western%20Sahara

2. https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/10/29/internasional/global/17/09/29/ox0yk1377-pbb-klarifikasi-soal-surat-rahasia-kemerdekaan-papua

3. https://dunia.rmol.id/read/2020/11/20/462050/menengok-sejarah-sahara-maroko-di-mana-posisi-polisario