Maskapai Tak Wajib 'Refund' Tiket Pesawat dengan Uang Tunai
CNN Indonesia | Kamis, 23/04/2020 18:55 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto memastikan tiket pesawat penumpang yang terlanjur membeli sebelum larangan mudik diterapkan akan dikembalikan 100 persen. Namun, maskapai tidak wajib mengembalikannya dengan uang tunai.

Hal itu sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Dalam Negeri. Dalam beleid itu, pengembalian tiket pesawat (refund) bisa dilakukan dengan menggunakan voucher senilai tiket yang sebelumnya dibeli oleh konsumen.

"Refund itu jelas, artinya itu urusan bisnis to bisnis. B to B antara penumpang dengan airlines. Airlines tidak ada kewajiban kembalikan dalam bentuk cash, tapi bisa voucher seharga 100 persen," kata Novie saat melakukan konferensi pers secara daring, Kamis (23/4).

Badan usaha angkutan udara niaga diwajibkan melayani penumpang yang akan melakukan proses pengembalian. Pengembalian kata dia, bisa dalam bentuk menjadwal ulang hingga mengalihkan rute tanpa dikenakan biaya.

Dijelaskan juga masa berlaku voucher yang menjadi bukti pengembaliam tiket harus berlaku sekurang-kurangnya satu tahun dari jadwal sebelumnya serta dapat diperpanjang sekurang-kurangnya satu kali pemakaian.

Lebih lanjut berkaitan dengan larangan mudik ini, kata Novie pelayanan navigasi penerbangan tetap dilakukan seperti biasa. Dia juga memastikan bandara udara tetap beroperasi seperti biasa hanya saja memang tak melayani penumpang.

Bandara hanya melayani lalu lintas pesawat tanpa naik turun penumpang.

"Sebagai antisipasi apabila dibutuhkan untuk mengangkut cargo," katanya.

Sebagai informasi, pemerintah melarang angkutan udara mengangkut penumpang mulai 24 April hingga 1 Juni 2020. Hal itu diterapkan menyusulkan larangan mudik dari pemerintah. (CNN Indonesia)

Pemerintah Larang Pesawat Angkut Penumpang Hingga 1 Juni
CNN Indonesia | Kamis, 23/04/2020 18:15 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Novie Riyanto menegaskan pesawat dilarang mengangkut penumpang dari 24 April hingga 1 Juni 2020. Namun, diizinkan untuk mengangkut kargo khusus medis, sanitasi dan logistik yang relevan.

Namun, ada pengecualian untuk pimpinan lembaga negara, tamu dan wakil negara organisasi internasional.

"Selanjutnya, navigasi dan ruang udara tetap terbuka. Pesawat tetap buka 100 persen. Bandara beroperasi seperti biasa melayani pesawat yang melintas," ujarnya dalam video conference, Kamis (23/4).

Seperti yang diketahui, Presiden Joko Widodo melakukan penghentian mudik demi menutup penyebarluasan wabah virus corona. Hampir sebagian transportasi massal yang digunakan untuk mudik diberhentikan sementara seperti kereta api.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memutuskan untuk menghentikan seluruh layanan kereta api jarak jauh dan lokal di Daop I Jakarta. Kahumas PT KAI Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa mengatakan penghentian akan dilakukan terhadap KA dari Stasiun Gambir, Stasiun Pasar Senen, dan Stasiun Jakarta Kota dengan tujuan akhir Bandung, Cirebon, Tegal, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Malang, dan berbagai kota di wilayah lainnya.

"Mulai Jumat, 24 April, seluruh keberangkatan dan kedatangan perjalanan kereta api jarak jauh dan KA Lokal tidak dioperasikan," katanya dalam pernyataan yang dikutip Kamis (23/4).

Eva menambahkan dengan penghentian operasi tersebut, total terdapat 70 perjalanan KA Jarak Jauh di area Daop 1 Jakarta yang dibatalkan perjalanannya. Dari 70 KA tersebut 67 KA diantaranya merupakan KA reguler dan 3 KA lainnya merupakan tambahan yang dioperasikan pada saat hari kerja serta hari libur.

Namun, pemerintah telah menegaskan tidak ada penutupan tol maupun jalan nasional pada saat larangan mudik diberlakukan Jumat (24/4). (CNN Indonesia)