IKLAN
TEMPO.CO, Jakarta - Forum Studi Halmahera atau Foshal Maluku Utara, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Maluku Utara, Trend Asia, dan YLBHI mengungkapkan setumpuk masalah di program hilirisasi nikel. Seperti hilirisasi nikel yang dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Maluku Utara yang menyebabkan deforestasi atau penggundulan hutan secara besar-besaran.

Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Foshal Maluku Utara Julfikar Sangaji mengatakan program hilirisasi nikel Jokowi memicu para penambang bijih nikel agresif membabat hutan yang menyebabkan laju deforestasi tidak terkendali. "Penambangan bijih nikel yang didahului dengan aktivitas land clearing atau pembersihan area, karena itu sangat mustahil apabila tidak terjadi kehilangan tutupan hutan," ujal Julfikar lewat keterangannya kepada Tempo, Senin, 29 Januari 2024.


Tercatat saat ini lebih dari 213.960 hektare hutan di Maluku Utara telah terkepung Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel. Antara lain di Halmahera Timur yang terdapat 19 izin dengan total luas konsesinya sebesar 101.047,21 hektare. Sementara di Halmahera Tengah, ada 13 izin dengan luas total konsesi 10.390 hektare.

Lalu di Halmahera Selatan ada 15 izin dengan total luas konsesi sebesar 32.236 hektare. Selain itu, terdapat IUP nikel yang mencaplok dua kawasan administratif sekaligus, yakni wilayah Halmahera Timur dan Halmahera Tengah sebanyak 4 izin dengan luas total konsesi sebesar 70.287 hektare .

Dengan demikian, tutur Julfikar, kehilangan tutupan hutan dominan terjadi pada wilayah operasional penambangan bijih nikel. Data analisis spasial Global Forest Watch sejak 2001 hingga 2022 menunjukkan Halmahera Tengah kehilangan 26,1 ribu hektare tutupan pohon. Angka ini setara dengan penurunan 12 persen tutupan pohon sejak tahun 2000, dan setara dengan 20.9 Megaton (Mt) emisi ekuivalen karbon dioksida (CO2e).

Sementara di Halmahera Timur, sejak 2001 hingga 2022, telah kehilangan 56,3 ribu hektare tutupan pohon. Angka ini setara dengan penurunan 8,9 persen tutupan pohon sejak 2000, dan setara dengan 44.5 Megaton (Mt) emisi ekuivalen karbon dioksida (CO2e).

Sedangkan di Halmahera Selatan, sejak 2001 hingga 2022 sudah kehilangan 79.0 ribu hektare tutupan pohon. Luas lahan tersebut setara dengan penurunan 9.9 persen tutupan pohon sejak tahun 2000, dan setara dengan 62.9 Megaton (Mt) emisi ekuivalen karbon dioksida (CO2e).

Di Provinsi Maluku Utara sendiri terdapat tiga kawasan hilirisasi industri pengolahan bijih nikel. Dua di antaranya yang sudah beroperasi adalah Harita Nickel di Pulau Obi, Halmahera Selatan dan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP). Perusahaan tersebut terintegrasi dengan PT Weda Bay Nikel, di Weda, Halmahera Tengah.

Sedangkan di Buli, Halmahera Timur, pemerintah berencana membangun pabrik komponen kendaraan baterai listrik tahun ini. Pabrik itu diprakarsai oleh konsorsium LG dan konsorsium BUMN, yaitu PT Industri Baterai Indonesia atau dikenal Indonesia Battery Corporation (IBC).

Julfikar menuturkan ketiga kawasan tersebut mendapatkan karpet merah dari pemerintah dengan ditetapkannya sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Keistimewaan juga diberikan pemerintah kepada kawasan industri hilirisasi nikel ini, yakni ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional. Hal tersebut pun membuat kawasan itu begitu ketat dijaga aparat TNI-Polri.

Kerusakan lingkungan menyebabkan penderitaan masyarakat Maluku Utara. Data menunjukkan bahwa hilirisasi nikel memang meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara, namun di saat yang sama jumlah penduduk miskin justru bertambah.

Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara mencatat penduduk miskin Maluku Utara pada Maret 2022 sebanyak 79.87 ribu orang. Kemudian pada September 2022 jumlahnya naik menjadi 82.13 ribu orang, dan pada Maret 2023 naik menjadi 83.80 ribu orang. Fakta tersebut menunjukkan bahwa hilirisasi nikel di Maluku Utara hanya dinikmati oleh segelintir orang namun di sisi lain menyebabkan sebagian besar masyarakat termiskinkan./B]

Catatan redaksi: Judul berita kami perbaiki pada Senin, 29 Januari 2024. Judul semula adalah "Hilirisasi Nikel Hancurkan 213 Ribu Hektare Hutan di Maluku Utara" kami perbaiki menjadi "Hilirisasi Nikel Bisa Hancurkan Ratusan Ribu Hektare Hutan di Maluku Utara".

https://bisnis.tempo.co/read/1827109...i-maluku-utara
dampak dari industri nikel di Maluku Utara yang tak berdampak baik pada masyarakat dan lingkungannya..
sudah menjadi perhatian Capres Anies


Bantah Luhut, Tim Anies-Muhaimin Dorong Pembatasan Produksi Nikel

Jumat, 26 Januari 2024 – 12:34 WIB
Bantah Luhut, Tim Anies-Muhaimin Dorong Pembatasan Produksi Nikel - JPNN.COM
Unjuk rasa di kawasan industri nikel Morowali menuntut perlindungan karyawan. (Reuters: Ajeng Dinar Ulfiana)
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp
jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Hasreza atau akrab disebut Reiza Patters merespons pernyataan Menkomarves Luhut Binsar Panjaitan mengenai paparan Muhaimin dan Tom Lembong mengenai hilirisasi nikel.

“Justru Pak Luhut terlalu reaktif menyikapi itu. Jelas kok bahwa produksi nikel Indonesia untuk membanjiri pasar nikel dunia lebih dari 50% supply. Walaupun bukan satu-satunya penyebab harga nikel dunia turun drastis hingga 45%, peran Indonesia membanjiri pasar nikel dengan pasokan berlebih menyebabkan surplus dunia di tengah melemahnya konsumsi nikel dunia,” ujar Reiza Patters, Jumat (26/1).

Reiza mengungkapkan pula bahwa Tesla sudah mulai beralih ke LFP atau Lithium Ferro Phospat untuk baterai kendaraan listriknya.

“Fakta itu jelas dan bisa dibaca di media-media bagaimana Elon Musk sendiri mengatakan bahwa sebagian besar proyek elektrifikasi mereka adalah baterai berbasis LFP. Bahkan dalam paper Master Plan Bagian 3 Tesla, mereka akan menggunakan baterai LFP untuk truk listrik berat jarak pendek yang disebut Semi Light,” kata dia.

Menurut Reiza, Luhut menyerang di luar konteks dan narasinya menjadi serangan personal.

“Pak Tom Lembong dan Gus Muhaimin sudah di luar pemerintahan dan wajar saja jika menyerang kebijakan pemerintah. Yang diserang itu kebijakan dan diperkuat dengan data yang ada. Lalu Luhut menyerang balik dengan dasar opini sendiri yang datanya pun cuma dia sendiri yang tahu, sehingga sulit bagi publik untuk melakukan cross check,” kata dia.

Reiza menilai Indonesia harus membatasi produksi nikel agar cadangan dan produksi berjalan dengan seimbang.

“Tidak cepat habis dan berpotensi menyebabkan kita justru menjadi konsumen nikel dunia akibat eksploitasi yang berlebihan. Jadi, ya buat saya, tanggapan Pak Luhut itu seperti tanggapan orang yang kebakaran jenggot ketika kebijakannya yang ngawur dibuka ke publik,” pungkasnya. (jpnn
https://m.jpnn.com/news/bantah-luhut...produksi-nikel


solusi pembatasan produksi nikel.