ELSHAM Papua Tagih Janji Manis Presiden Jokowi Soal Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu


Tribun-Papua.com/Istimewa
Empat korban penembakan Paniai, Papua 2014. Para keluarga korban menyurati Ketua Komisi Tinggi HAM PBB Jeneva Swiss untuk meminta keadilan pasca-bebasnya terdakwa kasus ini. (Dok: Jhon Gobay)

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Putri Nurjannah Kurita

TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI -  Lembaga dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM) Papua sebagai lembaga HAM di Tanah Papua, menagih janji manis Presiden Jokowi terkait penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu, kala berkunjung perdana pada Desember 2014 silam.

Kendati pemerintah pusat telah membentuk Tim PPHAM pada 2022 dan Tim pemantau Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Pada Masa Lalu (PPHAM) di 2023, namun ELSHAM Papua menilai upaya penyelesaian ini sebagai upaya semu tanpa itikad baik di penghujung masa kepemimpinan Jokowi.

"Jadi sebenarnya tidak menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM massa lalu dan terkesan memelihara impunitas terhadap pelaku. Karena pembentukan tim PPHAM ini semata-mata untuk memperbaiki citra Indonesia di mata dunia setelah Indonesia menjadi sorotan Komisi Tinggi HAM PBB,"ungkap  Direktur ELSHAM Papua, Pdt Matheus Adadikam dalam rilis persnya yang diterima Tribun-Papua.com, Minggu (1/1/2024).

Matheus membeberkan, sepanjang 2023 ini,  peristiwa yang mencederai HAM masih terus terjadi di atas tanah Papua.

Menurut dia, realita konflik berkepanjangan yang belum menemui titik terang, keberlanjutan kebijakan militeristik, kebijakan yang memihak investor kapitalis, praktek impunitas, kriminalisasi aktivis, pembungkaman ruang berekspresi, pembunuhan diluar hukum, pengungsian internal, ujaran rasis dan kebencian, masih terus menjadi realita persoalan HAM di Tanah Papua sepanjang tahun ini.

"Kami juga mencatat sepanjang tahun 2023 ini sejak awal Januari telah terjadi banyak penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat TNI-Polri di beberapa wilayah di Tanah Papua, seperti di wilayah Boven Digoel di Januari 2023,"terang Matheus.

Lanjutnya,  kejadian juga di Wamena pada Februari, Puncak pada Maret, Nduga pada April, penyisiran di Yahukimo pada Maret, pengungsian internal di daerah Paro-Nduga pada Februari pascapenyanderaan pilot Susi Air.

Tak hanya itu, penembakan yang dilakukan TPNPB juga intens seperti yang terjadi di wilayah Ilaga-Puncak pada Maret, hingga penjarahan harta benda warga sipil di wilayah Kuyawage pada April .

"Masih banyak peristiwa-peristiwa kontak senjata, penyisiran sepanjang tahun 2023 ini yang mengorbankan nyawa dan keamanan rakyat sipil,[/b\" jelas Matheus.

Melihat situasi konflik berkelanjutan yang terus terjadi ini, ELSHAM Papua menyatakan empat poin penting yang harus diperhatikan pemerintah :

1. Negara harus berani mengambil sikap dengan itikad baik untuk menyelesaikan konflik berkelanjutan yang terus terjadi di  Tanah Papua.

2. Negara harus menghentikan kebijakan militeristik yang selama terus dipakai diatas Tanah Papua, dan hentikan juga penggunaan alat-alat perang secara berlebihan saat berhadapan dengan rakyat sipil di wilayah konflik.

3. Negara harus bisa menciptakan rasa aman bagi rakyat sipil di atas Tanah Papua.

4. Sebagai bentuk penghargaan kepada kemanusiaan ELSHAM Papua meminta TPNPB untuk membebaskan Pilot Susi Air yang disandera sejak Februari tahun ini. (*)


https://papua.tribunnews.com/2024/01...ham-masa-lalu.
Kalau miltieristik tak dipakai nanti KKB merajalela...