Sudah 17 tahun berlalu, namun nasib ratusan korban bencana lumpur di Porong, Jawa Timur, masih belum sepenuhnya teratasi. Sebanyak 214 berkas ganti rugi, termasuk yang dimiliki oleh individu maupun pengusaha, masih terkatung-katung tanpa penyelesaian yang jelas hingga saat ini.

Ketidakjelasan mengenai ganti rugi ini membuat banyak korban lumpur yang mengharapkan campur tangan pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Khususnya, mereka menaruh harapan kepada para pejabat publik yang mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden dalam Pemilihan Umum 2024 mendatang.

Salah satu korban lumpur, M. Nizar, yang berasal dari Jatirejo, Kecamatan Porong, berharap agar pemerintah pusat serius dalam menangani ganti rugi rumah atau aset warga yang tenggelam dalam banjir lumpur panas yang berasal dari sumur Banjarpanji milik Lapindo Brantas Inc. "Ada sebanyak 46 warga yang tergabung dalam kelompok saya. Saat itu, ganti rugi yang diberikan oleh Lapindo hanya mencakup bangunan rumah saja dengan nilai Rp 1,5 juta per meter persegi," ujar Nizar pada Senin (25/9/2023).

Nizar menjelaskan bahwa perjanjian antara PT. Minarak Lapindo Jaya dan warga kelompok 46 dari Jatirejo diselesaikan di luar skema yang ada. Mereka hanya menerima ganti rugi untuk bangunan rumah mereka saja. "Aset tanah dari 46 warga ini belum mendapatkan ganti rugi hingga saat ini, dan kami belum memiliki kejelasan terkait nilai ekonomi dari tanah tersebut," tambahnya.

Selain berharap kepada pemerintah pusat, Nizar juga berharap agar pemerintah provinsi, termasuk Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, serta Pemerintah Sidoarjo di bawah kepemimpinan H. Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor), ikut peduli terhadap nasib ganti rugi yang masih terkatung-katung ini. "Saya berharap Gubernur Jatim Bu Khofifah dan Gus Muhdlor selaku Bupati Sidoarjo dapat mendorong pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan masalah ganti rugi ini," tambahnya.

Selain itu, hingga saat ini, belum terlihat tindakan atau komitmen dari calon presiden dan calon wakil presiden yang peduli untuk menyelesaikan masalah korban lumpur jika mereka terpilih dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang. Masih banyak harapan yang tergantung pada langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah pusat dan pemimpin daerah untuk mengatasi permasalahan ini yang telah berlangsung begitu lama.


Info lengkapnya DI SINI