Jakarta - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir berbicara mengenai masalah rezimentasi agama sebagai salah satu isu strategis yang akan menjadi fokus Muhammadiyah periode 2022-2027 sesuai dengan keputusan Muktamar ke-48. Haedar menilai fenomena rezimentasi agama ini harus dicegah.

"Kita melihat juga ada problem rezimentasi agama di mana agama secara bias, tendensius dan subjektif, baik itu berbentuk paham atau golongan ingin disenyawakan dengan negara lalu menjadi kekuatan negara. Ini bagi kami berlawanan dengan dasar konstruksi ide dan cita-cita Indonesia sebagai negara Pancasila," kata Haedar, seperti dikutip dari situs Muhammadiyah, Selasa (13/12/2022).

Haedar menjelaskan, Pancasila merupakan kesepakatan para pendiri bangsa yang harus senantiasa dijaga. Muhammadiyah menyatakan ikhtiar itu melalui dokumen resmi Darul Ahdi wa Syahadah.

"Semua bertemu di situ, negara hasil kesepakatan bersama dan kita tidak boleh keluar dari situ termasuk bentuk negara. Indonesia bukan negara sekuler, maka jangan dibawa jadi negara sekuler dan Indonesia bukan negara agama maka jangan dibawa menjadi negara agama," jelas Haedar.

"Negara agama itu bukan saja semata-mata kekhilafahan, itu jelas kita tolak, atau negara berdasar agama tertentu, tapi juga menjadikan paham agama tertentu, mazhab tertentu, kekuatan agama tertentu itu mendominasi negara dan bersenyawa dengan negara lewat politik," sambung Haedar.

Haedar khawatir Indonesia terjatuh ke dalam konflik horizontal jika masalah rezimentasi agama ini tak dicegah. Dia menyinggung perang sipil yang pernah terjadi di Eropa.

"Nah ini akan ada problem besar jatidiri Indonesia sebagai negara Pancasila menjadi tereliminasi. Kedua, akan ada problem serius di mana akan ada pertentangan kelompok agama melawan kekuatan agama di balik negara itu," kata Haedar.

"Atau di (khazanah) Islam ada istilah mihnah (ujian), ketika suatu mazhab berkuasa dan menghabisi mazhab lain yang tidak berkuasa, ini tidak boleh terjadi ke depan dan menjadi perhatian kita ke depan," tegasnya.

https://news.detik.com/berita/d-6458...negara-sekuler