Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin memperkirakan kebutuhan tambahan tenaga pendidik di sekolah negeri mencapai satu juta guru. Pemerintah melakukan sejumlah upaya mengatasi kekurangan tersebut.

Wapres menjelaskan sejak empat tahun terakhir, jumlah guru menurun sekitar 6 persen setiap tahunnya karena pensiun, sedangkan pergantiannya tidak dapat mengejar kebutuhan jumlah guru karena meningkatnya jumlah siswa didik.

"Kekurangan guru selama ini ditutupi dengan menggunakan tenaga guru honorer. Pemerintah melihat bahwa pemanfaatan guru honorer tanpa status merugikan bagi yang bersangkutan," katanya melalui akun Twitter dikutip Kamis (24/11/2020).

Selain itu, Wapres menyoroti tingkat kesejahteraan para guru honorer berbeda jauh dari guru yang berstatus sebagai ASN. Padahal, menurutnya banyak dari mereka berprestasi dan sudah tahunan mengabdi sebagai tenaga pendidik.

Menyikapi kondisi ini, pemerintah kemudian mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pengangkatan itu berdasarkan UU No. 5/2014 tentang ASN dan diatur secara rinci pada PP No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

"Tahun 2021 pemerintah merencanakan melakukan seleksi terbuka bagi calon guru PPPK. Diharapkan dengan awal yang baik ini penyelesuaian status guru honorer secara bertahap dapat terselesaikan," ujarnya.

Dia menjelaskan, agar dapat diangkat menjadi guru PPPK diperlukan persyaratan tertentu, mengingat guru adalah pilar pendidikan. Keberhasilan proses pendidikan kata dia, untuk menghasilkan SDM unggul sangat dipengaruhi oleh kompetensi guru.

Adapun, pemerintah telah mengumumkan membuka seleksi calon guru PPPK pada 2021 untuk menopang kekurangan guru di Tanah Air. Wapres berharap seleksi ini dapat berjalan objektif, jujur dan terbuka.

link


"Kekurangan guru selama ini ditutupi dengan menggunakan tenaga guru honorer. Pemerintah melihat bahwa pemanfaatan guru honorer tanpa status merugikan bagi yang bersangkutan," katanya melalui akun Twitter dikutip Kamis (24/11/2020).