JAKARTA - Kuasa hukum Ratu Atut Chosiyah, Firman Wijaya, menegaskan, kliennya akan tetap menjalankan undang-undang terkait jabatan yang diembannya.

Selama belum ditetapkan menjadi terdakwa, maka Atut tetap menjabat sebagai gubernur Banten. "Mekanisme perundangan begitu, karena saya pikir Kemendagri pun tidak mungkin melanggar undang-undang," tegas Firman di Gedung KPK, Jumat (27/12/2013).

Jika dalam proses saat ini terjadi langkah-langkah politik di luar mekanisme perundang-undangan, lanjutnya, seharusnya ada langkah hukum yang harus dilakukan.

"Kita berharap mekanisme perundang-undangan tetap dijalankan, kita kan belum tahu. Makanya, kita menginginkan penahanan ini jangan menjadi isolasi kekuasaan Ibu Atut sebagai kepala pemerintahan dengan unsur pemerintahan yang lain," kata Firman.

Firman membantah jika alasan tersebut lantaran Atut haus akan kekuasaannya untuk memimpin Provinsi Banten.

"Sekarang bukan konteksnya kekuasaan. Kewenangan yang ada kan amanat undang-undang. Kalau itu mau dicabut (dari kursi gubernur) kan dasarnya undang-undang. Kalau mekanisme pemberian kewenangan itu atribusinya undang-undang," bebernya.

Bahkan, Firman mengatakan, bila Atut tak menjalankan amanatnya sebagai gubernur lantaran ditahan KPK, maka ada celah untuk menuntut Atut karena tak menjalankan fungsi ketatanegaraan.

"Makanya saya menawarkan penahanan kota. Itu adalah konsep awal. Toh Ibu masih ditahan. Kalau ini bisa, kewenangan Ibu bisa dijalankan, rasanya ada jalan tengah. Kalau bertahan dalam posisi ini akan deadlock saja," tutupnya.

Sebelumnya, usai digarap KPK selama tujuh jam, sang gubernur Banten itu memilih untuk membisu dari pertanyaan wartawan tentang jabatannya itu.
(sus)

Sumber: http://m.okezone.com/read/2013/12/27/339/918363/atut-ngotot-tak-mau-lengser-dari-kursi-gubernur