Mimpi pemerintah untuk mewujudkan swasembada bawang putih pada 2021 bisa dibilang sangatlah sulit untuk dicapai. Center for Indonesia Policy Studies (CIPS) menemukan masih banyak kendala yang harus diselesaikan oleh Kementerian Pertanian (Kemtan). Utamanya adalah lahan yang terbatas dan banyaknya alih fungsi lahan pertanian karena cuaca dan kondisi tanah yang tidak produktif.


Peneliti CIPS Assyifa Szami Ilman mengatakan luas lahan yang terbatas dan alih fungsi lahan yang semakin banyak membuat lahan dengan ketinggian tertentu dan iklim tertentu sulit ditemukan. Padahal, bawang putih harus ditanam di lahan yang berada di ketinggian antara 700 meter hingga 1.300 meter di atas permukaan laut. Pada ketinggian tertentu, luas lahan pun semakin terbatas.


Pemerintah juga perlu meninjau ulang pemberlakuan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 16 tahun 2017 yang menyatakan adanya kewajiban bagi importir bawang putih wajib untuk menanam bawang putih di dalam negeri sebesar 5% dari total impor yang diajukan. Pemberlakuan peraturan tersebut dinilai tidak efektif karena keterbatasan lahan.


Rujukan I


Kita harus mengakui bahwa produksi lokal belum mencukupi permintaan yang ada, sehingga impor tetap harus dilakukan. Di sisi lain, pemerintah juga tetap konsisten mempertahankan prinsip kehati-hatiannya dalam mengeluarkan kebijakan. Namun ada kalanya aturan-aturan tertentu dapat menghambat dilakukannya impor yang sebenarnya dibutuhkan.


Dia menyarankan agar pemerintah menciptakan alternatif kebijakan impor khusus tanpa mengikuti regulasi berlaku yang memberatkan, seperti wajib tanam. Kebijakan tersebut dapat dilakukan terutama untuk yang sifatnya untuk mencegah terjadinya gejolak harga.


Kementan sendiri sejauh ini masih sangat "pede" swasembada bawang putih pada 2021 tetap on track alias tercapai. Kalkulasi pemerintah menghitung pada tahun 2021 dengan luasan mencapai 100 ribu ha dan produktivitas rata-rata nasional mencapai 6 ton per hektar. Jika sudah mampu memproduksi demikian, kebutuhan benih dan bawang putih konsumsi sudah bisa dipenuhi di dalam negeri.


Perencanaan di atas kertas seringkali jauh panggang dari api. Kondisi aktual di lapangan berkata lain. Sudah 95-96% konsumsi nasional bawang putih dipasok dari impor, sebagian besar didatangkan dari China, celakanya harga di pasar dunia jauh lebih murah dibandingkan di pasar domestik.


Rujukan II


Sebagai gambaran, harga pokok produksi bawang putih di Tiongkok sekitar Rp 5 ribu per kg. Setelah tiba di Indonesia, di level konsumen komoditas ini bisa dihargai antara Rp20 ribu-Rp 60 ribu per kg. Hal ini tentu menjadi mainan empuk para importir, yang ujung-ujungnya bikin swasembada bawang putih sangat sulit tercapai.


Pemerintah berusaha menyiasati rendahnya lahan tanam bawang putih adalah dengan mewajibkan importir bawang putih untuk memproduksi 5% dari total pengajuan rekomendasi impornya. Sejak diluncurkan pada 2017 sampai awal 2019, sudah tertanam 5.500 hektare bawang putih oleh importir.


Kendati demikian, para petani tetap tidak tertarik untuk menanam bawang putih. Salah satu sebabnya adalah terbatasnya luas lahan panen untuk menanam bawang putih. Perlu diketahui, bawang putih di Indonesia umumnya ditanam di dataran tinggi dengan minimum 800-1.300 meter di atas permukaan laut. Pasalnya tanaman ini memerlukan suhu rendah dan panjang hari yang tepat dalam proses pertumbuhannya.


Berbeda dengan di Indonesia yang hanya bersinar 8-10 jam sehari, di kawasan sub tropis sinar matahari bersinar terus sepanjang hari selama 17 jam saat musim panas. Faktor cuaca menghasilkan fisik bawang putih yang jauh lebih besar ketimbang produksi lokal, serta memengaruhi pertumbuhan varietas bibit.


Semua faktor diatas tentu memengaruhi keputusan petani untuk menanam bawang putih. Ongkos produksi tanam bawang putih dua kali lipat lebih mahal daripada impor dari Cina. Sebagai makhluk rasional, sulit rasanya mendorong petani untuk mengusahakan tanaman bawang putih.