Menjelang pengumuman hasil resmi Pemilu 2019 oleh KPU situasi politik memanas. Salah satunya karena pernyataan penolakan hasil Pilpres oleh Kubu 02.
 
Bahkan Waketum Gerindra, Arief Poyuono, lebih nekad lagi. Ia menyerukan memboikot pemerintahan hasil Pemilu 2019 dengan cara tidak membayar pajak. Ajakan itu ia serukan karena tudingan Pemilu yang menurutnya tidak legitimate (temp;o.co, 15/5).
 
"Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate," ujar Arief (tempo.co, 15/5). Ia mengaku langkah memboikot pemerintah itu seperti diajarkan Megawati pada era Orde Baru. " "Kita lakukan gerakan boycott pemerintahan hasil Pilpres 2019 seperti yang pernah diajarkan oleh Ibu Megawati ketika melawan rezim Suharto yang mirip dengan rezim saat ini," tambahnya.

Sontak seruan Sang Waketum Gerindra menuai kontroversi. Salah satu yang mengkritisi adalah Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Karena menurutnya pajak untuk banyak hal termasuk Parpol juga mendapat dana dari APBN (detik.com, 16/5).

"Kalau Anda tanya, uang pajak untuk apa untuk segala macam, dari mulai jalan raya, sekolah, rumah sakit, kita bicara air, listrik, tentang seluruh aparat termasuk DPR, partai politik pun juga mendapat APBN jangan lupa, karena mereka mendapatkan per kepala," jelasnya. "Jadi kalau nggak mau membayar pajak, masa negaranya nggak jalan," tukas Sri menambahkan (detik.com, 16/5).

Ternyata Parpol dapat dana dari APBN yang salah satunya dari pajak dan dihitung perkepala. Jadi masih ngotot ingin serukan tak bayar pajak Bang Arief?


Sumber: finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4552503/jawab-poyuono-sri-mulyani-parpol-dapat-apbn-jangan-lupa